Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, guna membahas RKA dan RKP Tahun Anggaran 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Foto: Arief/Man

Mewakili Komisi IV DPR RI, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan pihaknya menerima penjelasan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13,72 triliun. Akan tetapi, dirinya menegaskan adanya catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti Kementan.

“Dengan sejumlah catatan yang disampaikan, kami menerima Pagu Indikatif Belanja Kementan 2023 sebesar Rp13.725.351.356.000,” ucap Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Bagi politisi PDI-Perjuangan tersebut, catatan-catatan yang berupa rekomendasi dan masukan dari para Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI tersebut menjadi pegangan Kementan. Tentu, hal ini krusial agar Kementan tidak mengulangi permasalahan yang sama, di mana seharusnya bisa dicegah.

Di antaranya, Komisi IV DPR RI meminta agar anggaran kegiatan food estate dievaluasi, supaya fokus kepada bantuan Pemerintah untuk para petani Indonesia. Kemudian, Badan Karantina Pertanian harus mencegah dan menekan penyebaran penyakit, baik pada hewan maupun tumbuhan. Lalu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, harus memperhatikan ketersediaan daging, peningkatan populasi ternak, dan melakukan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Selanjutnya, Sudin menekankan agar Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan harus memperhatikan ketersediaan benih berkualitas serta alat dan mesin pertanian pascapanen. Tidak hanya itu, Direktorat Jenderal Perkebunan diminta mengembangkan komoditas perkebunan rakyat yang bernilai tambah tinggi sekaligus berprospek pasar yang baik dan efektif.

Terakhir, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian perlu merinci kegiatan pengembangan wirausaha muda secara mendetail dan rinci. Merangkum catatan tersebut, politisi Partai PDI-Perjuangan itu menegaskan Eselon I Kementan harus menyusun rencana kerja program tahun 2023 harus realistis, terukur, dan bersifat masif, sekaligus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi.

Usai rapat kerja ini, Komisi IV DPR RI akan menyelenggarakan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil tindak lanjut dari catatan yang diberikan Komisi IV DPR RI kepada Kementan. Pertemuan tersebut menghadirkan para Eselon I Kementan dalam Rapat Dengar Pendapat sesuai peraturan perundang-undangan. (ts/sf)